Semarang, (Repronews.id)- Pemkot Semarang melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menjamin karir ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) aman dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini menyusul adanya pembatasan belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen yang diatur dalam regulasi terbaru. Namun, Pemkot Semarang memastikan kondisi fiskalnya masih terkendali untuk belanja pegawai.
Kepala BKPP Kota Semarang, Joko Hartono mengatakan pihaknya telah melakukan perhitungan secara matang sejak awal sebelum membuka rekrutmen PPPK di lingkungan Pemkot Semarang.
“Jadi kita sudah berhitung secara cermat. Sebelum kita merekrut PPPK dua tahun yang lalu, kita pastikan belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen dari APBD,” ucap Joko Hartono kepada Espos, Senin (30/3/2026).
Pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen merupakan amanat regulasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mulai diterapkan pada 2027. Upaya ini agar alokasi ABPD digunakan untuk kemakmuran masyarakat.
