“Ini adalah contoh kebijakan berbasis data melalui peranan BPS. Tentunya Pemerintah Kota Semarang sangat menyambut baik dan akan menggunakan data dari BPS sebagai acuan agar tepat sasaran khususnya dalam memberikan bantuan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” ujar Agustina.
Dirinya mengatakan bahwa pada pertemuan tersebut pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan berbagai strategi selain pemutakhiran data BPS, juga memberikan kemudahan dalam pemberian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pencegahan deadlock, termasuk berkolaborasi dengan sejumlah pihak seperti para asosiasi pengembang perumahan.
“Semangat ini demi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Harapannya tidak ada yang dirugikan baik itu masyarakat, pemerintah, dan pengusaha, serta roda perekonomian melalui pembangunan perumahan terus bergulir,” jelasnya.
