Sejumlah aspek menjadi perhatian, di antaranya pemenuhan sarana dan prasarana ramah anak, fasilitas umum, tempat ibadah, lingkungan pendidikan, keluarga, hingga perlindungan anak di ruang digital.
Edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak juga terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dukungan kebijakan dan penganggaran dari Pemerintah Kota Semarang turut menjadi bagian penting dalam pemenuhan indikator tersebut.
“Pemenuhan hak anak ini harus dilakukan di semua lini. Baik sarana prasarana, pendidikan, lingkungan rumah tangga, tempat umum, maupun perlindungan anak di ruang online,” katanya.
Dengan penguatan kolaborasi dan pemenuhan sekitar 30 poin yang masih menjadi pekerjaan rumah, DP3A berharap Kota Semarang dapat kembali meraih predikat Kota Layak Anak Kategori Utama pada penilaian 2026.
