Aturan itu antara lain mencakup kewajiban verifikasi, transparansi kepada pembaca, audit berkala, serta pelatihan bagi jurnalis dengan mengacu pada pedoman Dewan Pers.
Ia menegaskan, penggunaan teknologi AI tidak serta-merta memindahkan tanggung jawab atas produk jurnalistik kepada mesin. Setiap berita yang diproduksi dan diterbitkan tetap menjadi tanggung jawab perusahaan pers beserta pihak yang terlibat di dalamnya.
“Gunakan kecerdasan buatan sebagai asisten bukan sumber kebenaran. Ingat itu. Verifikasi setiap fakta, angka, kutipan, dan visual,” tegasnya.
Hilman optimistis jurnalisme akan tetap memiliki tempat penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Kuncinya, insan pers harus terus meningkatkan kompetensi, menjaga etika profesi, serta mempertahankan keberpihakan terhadap kepentingan publik.
“Jadi jurnalisme itu tidak akan pernah mati. Karena itu isme yang paling bagus,” pungkasnya.***
