Agustina juga menyebut, kebijakan WFH ini nantinya tidak akan diterapkan kepada semua ASN. Pasalnya ada sejumlah unit layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus tetap beroperasi secara penuh, seperti layanan di rumah sakit dan perizinan.
“Ada beberapa yang memang tidak boleh WFH, di antaranya rumah sakit, kemudian layanan perizinan dan sebagainya. Harus tetap ada yang dibuka supaya roda pemerintahan tetap berputar di hari Jumat,” ujarnya.
Disinggung soal besaran penghematan BBM yang akan ditargetkan dengan penerapan WFH, Agustina mengatakan nantinya setiap OPD akan diminta untuk melaporkan perkiraan efisiensi yang bisa dicapai.
Kemudian, hasilnya akan ditetapkan dalam proses perubahan anggaran.
“Masing-masing dinas akan melaporkan perkiraan penghematannya sampai seberapa. Nanti di proses perubahan anggaran akan ditetapkan pengurangannya,” jelas Wali Kota.
