PAPDA melihat langkah tersebut sebagai wujud modernisasi pengelolaan keuangan daerah yang harus terus dikawal agar konsisten dijalankan di semua sektor pelayanan publik.
Meski begitu, Riswan menilai masih ada tantangan besar dalam hal sosialisasi kepada masyarakat.
“Mungkin lebih banyak sosialisasi terkait PAD, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu berapa PAD Kota Semarang, bahkan tidak tahu apa itu PAD,” ungkapnya.
Ia menilai rendahnya pemahaman masyarakat terhadap PAD membuat publik kurang aktif dalam melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan fiskal pemerintah.
Padahal, keterlibatan publik menjadi kunci transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Menurut Riswan, ketika masyarakat memahami apa itu PAD dan bagaimana retribusi bekerja, mereka akan lebih berani menuntut pelayanan publik yang lebih baik.
Hal tersebut juga menjadi dasar kenapa PAPDA mendorong adanya program literasi fiskal yang melibatkan organisasi masyarakat, akademisi, hingga komunitas warga.
