Melalui kerja sama ini, wali kota berharap kurikulum pendidikan di berbagai jenjang, termasuk di pesantren, dapat diperkaya dengan isu-isu relevan seperti ketahanan pangan, pencegahan stunting dan pengelolaan sampah yang benar.
“Jadi nanti jika anak-anak dari sekolah negeri di bawah kementerian pendidikan itu kurikulumnya ada tentang ketahanan pangan dan pencegahan stunting, di MA, MTs juga ada bagaimana cara membuang sampah dengan benar, memilah, atau mengolah sampah di lingkungan sekolah masing-masing,” jelasnya.
Peningkatan perhatian terhadap pesantren juga merupakan respons atas masukan dari berbagai pihak, termasuk anggota dewan yang telah menyampaikan usulan agar pemerintah kota tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah formal.
“Teman-teman PKB dan PPP kalau tidak salah pada saat rapat paripurna menyatakan usulannya untuk pemerintah kota Semarang tidak hanya berpikir tentang sekolah-sekolah yang sudah tercatat sebagai sekolah-sekolah (formal) tetapi pesantren juga harus mendapat perhatiannya,” ungkap Agustina.
