Dengan mempertimbangkan signifikannya laju penerbitan sertifikat Hak Atas Tanah di perairan laut oleh Kementerian ATR/BPN dan juga tingginya kontribusi PKKPRL terhadap PNBP dari KKP.
“Peningkatannya signifikan, inilah yang memungkinkan KKP tidak mau kehilangan peluang terhadap potensi PNBP dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Selain itu, KKP juga terus mengejar peningkatan PNBP khususnya dari penataan ruang laut.
Meski demikian, lanjut Niko, Kementerian apapun yang memiliki wewenang, wajib memperhatikan hak tenurial nelayan kecil, jangan hanya menggenjot target PNBP dari penerbitan PKKPRL ke depannya.
“Jangan hanya genjot target PNBP saja, regulasi tidak boleh dilanggar dan hak tenurial nelayan kecil wajib juga dilindungi. Mereka adalah kelompok yang rentan dan terpinggirkan,” ucap Niko.
“Serta secara langsung bergantung pada akses terhadap sumber daya Laut dan tanah, seharusnya pemerintah juga tegas untuk membatalkan seluruh sertifikat hak atas tanah di laut itu, karena pemberian izin hak atas tanah di perairan laut tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku “ terangnya.
