“Jangan sampai ditunggu nggak cair-cair, karena THR bukan “hadiah” atau tradisi dari perusahaan tetapi merupakan hak konstitusional yang telah diatur regulasi negara. Sehingga masyarakat bisa merayakan lebaran dengan layak bersama keluarga,” jelas Rahmulyo yang juga anggota Komisi A DPRD Kota Semarang.
Selain itu, ia juga menolak segala bentuk kebijakan pencicilan THR, yang merugikan pekerja kecuali ada kesepakatan bipartit dan secara transparan.
“Kami juga mendesak Disnaker Kota Semarang untuk proaktif melakukan inspeksi ke perusahaan perusahaan terutama yang memiliki riwayat tunggakan di tahun -tahun sebelumnya. Kami dari PDI Perjuangan juga konsen mengawasi dengan ketat adanya potensi pemutusan hubungan kerja menjelang Lebaran karena menghindari kewajiban THR,”tegasnya.
PDI P berharap suasana lebaran di kota Semarang tahun ini tetap gayeng dan kondusif, pertumbuhan ekonomi sejalan dengan kesejahteraan para pekerja.
