Regulasi ini memperluas cakupan pelayanan Posyandu menjadi enam bidang SPM, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, hingga bidang sosial.
Agustina menjelaskan, perluasan cakupan tersebut membuat Posyandu memiliki posisi strategis dalam membantu pemerintah mengenali berbagai persoalan di tengah masyarakat.
Dengan keberadaannya yang dekat dengan keluarga, kader Posyandu diharapkan mampu menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam mengidentifikasi kebutuhan pelayanan dasar.
“Dengan cakupan enam bidang pelayanan dasar, Posyandu memiliki peran yang semakin luas. Tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga pendidikan, perumahan, pekerjaan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pelayanan sosial bagi masyarakat,” ujar Agustina.
