Terpisah, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, penghapusan pajak kendaraan bermotor 2025 sebagai batu loncatan pendataan pajak di tahun 2026. Diakui, pemerintah provinsi belum memiliki database terkait kendaraan yang pajaknya mati.
“Pemutihan ini tujuannya adalah mengembalikan semua data kendaraan yang belum membayar pajak. Pada tahun ini terdata ada piutang sebesar Rp 3 triliun yang menguap karena pajak yang belum dibayar,” ujarnya saat menjadi keynote speaker pada Forum Berlian Ngopeni Nglakoni di Gedung Merah Putih, Selasa (8/4) sore.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan pada tahun 2026, pajak yang sudah diputihkan akan menjadi database milik pemerintah. Selain itu bupati/wali kota juga memiliki kewajiban untuk melakukan penagihan setelah database ada di tangan.
“Dengan penghapusan ini kita memiliki tagihan yang jelas, saya akan minta bupati dan walikota juga melakukan penagihan,” tandasnya.
