Menurutnya, kondisi setiap daerah dan sekolah sangat beragam sehingga membutuhkan fleksibilitas dalam implementasi kebijakan.
“Kuncinya ada pada kemauan pemerintah pusat untuk mendengar. Perlu dievaluasi, apakah sistem yang terlalu terpusat ini sudah tepat, atau justru perlu memberi ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dan sekolah,” jelasnya.
Dari sisi akademisi dan praktisi, Dialog Nasional MBG diharapkan tidak hanya menghasilkan kesimpulan, tetapi juga keputusan konkret yang dapat langsung diimplementasikan.
Tiga aspek utama yang menjadi sorotan adalah penguatan standar keamanan pangan, sistem pengawasan yang transparan, serta pelibatan aktif pemerintah daerah dan sekolah.
“Dialog seperti ini harus berujung pada langkah konkret. Perbaikan kualitas dan keamanan pangan tidak bisa ditunda, dan pelaksanaan program harus lebih terbuka serta adaptif terhadap kondisi di lapangan,” tambahnya.
