Selain itu, Agustina juga menilai pengawasan terhadap aktivitas usaha galian di tingkat hulu menjadi faktor penting dalam mencegah kerusakan jalan.
Mengingat kewenangan perizinan dan pengawasan operasional pertambangan berada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemkot Semarang akan terus menjalin komunikasi dan koordinasi agar aktivitas usaha tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami akan berkoordinasi dengan Pemprov Jateng yang memiliki kewenangan terkait perizinan dan pengawasan operasional tambang. Harapannya, penanganan tidak hanya memperbaiki jalan yang rusak, tetapi juga mengatasi penyebabnya sehingga masyarakat memperoleh solusi yang tuntas dan berkelanjutan,” tegas Agustina.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kota Semarang berharap kondisi Jalan Tanjakan Kalipancur dapat segera kembali layak dilalui, sekaligus menciptakan sistem pengawasan yang mampu menjaga kualitas infrastruktur jalan dalam jangka panjang demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.***
