Agustina juga menyoroti adanya penundaan proyek normalisasi yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait.
Dirinya berharap anggaran perbaikan dapat segera diturunkan agar penanganan permanen di Kali Plumbon bisa segera terealisasi.
“Mudah-mudahan dengan hadirnya PUPR dan BBWS di lokasi, kalau kasih anggaran ya segera turunkan. Karena kewajiban Kota Semarang itu hanya meringankan. Untuk normalisasi sungai yang miliknya BBWS, itu kemudian terjadi penundaan setelah Covid. Nanti turun, mudah-mudahan kalau tahun ini bisa diperbaiki,” lanjutnya.
Selain permasalahan di Mangkang, pihaknya juga memberikan perhatian pada kondisi wilayah Rowosari yang secara geografis memiliki risiko serupa.
Menurutnya, diperlukan upaya teknis khusus untuk memperkuat tanggul di wilayah yang memiliki kontur tanah lebih rendah tersebut.
