“Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pemkot Semarang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang taat hukum, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta menghadirkan berbagai inovasi yang berdampak positif bagi masyarakat,” ujar Agustina.
Ia menilai, capaian tersebut tidak lepas dari kerja bersama seluruh jajaran birokrasi dalam memastikan aspek hukum menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Penilaian Indeks Reformasi Hukum sendiri menjadi salah satu instrumen untuk melihat efektivitas regulasi, transparansi, serta harmonisasi hukum di lingkungan pemerintah daerah.
Bagi Pemkot Semarang, predikat ISTIMEWA yang diraih menjadi dorongan untuk terus memperkuat kualitas regulasi dan memastikan kebijakan pemerintah memiliki landasan hukum yang jelas serta mampu memberikan kepastian bagi masyarakat.
“Ini adalah cerminan kerja keras seluruh jajaran dalam menjaga kepastian hukum bagi masyarakat,” kata Agustina.
