Ia berharap camat dan lurah dapat membuka ruang partisipasi bagi pengurus FKUB agar hubungan antarkomunitas semakin erat.
Keterlibatan tersebut juga diharapkan menjadikan FKUB sebagai penggerak kerukunan sekaligus teladan dalam menjaga keharmonisan di lingkungan masing-masing.
Agustina menegaskan, membangun kota yang toleran bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun kelompok tertentu. Seluruh lapisan masyarakat memiliki peran yang sama dalam merawat keberagaman dan menjaga persatuan.
“Kota toleran tidak bisa dibangun oleh satu kelompok atau golongan. Menjadi kota toleran adalah tanggung jawab bersama,” ungkapnya.
Penguatan jejaring FKUB hingga tingkat kecamatan tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kota Semarang 2025–2029, yakni mewujudkan pusat ekonomi yang maju, berkeadilan sosial, lestari, dan inklusif.
Melalui kepengurusan baru periode 2026–2030, FKUB Kecamatan diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat toleransi, merawat keberagaman, serta mencegah potensi konflik sosial.












