Dalam hal prioritas layanan sosial, Wali Kota Semarang menegaskan bahwa semua layanan bersifat dinamis tergantung pada aduan dan kondisi kedaruratan.
“Korban banjir, kebakaran, rumah roboh, anak terlantar, dan orang tua terlantar pasti menjadi prioritas,” ujarnya.
Penetapan PPKS di Kota Semarang juga dilakukan berdasarkan kondisi riil masyarakat.
Wali Kota Semarang menambahkan bahwa penanganan masalah sosial dilakukan secara kolaboratif lintas OPD.
“Kami bekerja bersama BPBD, Damkar, PU, Perkim, Dinkes, Satpol PP, Polres, Kodim, dan OPD lainnya. Semua saling mendukung,” jelas Wali Kota Semarang.
Menghadapi tantangan awal tahun, Wali Kota Semarang mengakui bahwa banjir sering terjadi secara tidak terduga, sementara anggaran masih tahap persiapan.
Namun, ia memastikan stok belanja pelayanan sosial sudah disiapkan sejak akhir tahun.
“Kami juga bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi dan Sentra Terpadu Temanggung Kemensos untuk penanganan darurat,” kata Wali Kota.
