“Capaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Semarang, DPRD, dan berbagai pihak yang terus mengawal jalannya pemerintahan,” kata Agustina usai menerima laporan hasil pemeriksaan LHP BPK, Kamis, 11 Juni 2026.
“Namun bagi saya, yang paling penting bukan sekadar mendapatkan WTP, melainkan memastikan bahwa uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang dirasakan manfaatnya,” imbuhnya.
Agustina menegaskan, pengelolaan keuangan daerah harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, sepanjang 2025 Pemkot Semarang mengarahkan anggaran pada berbagai program prioritas yang menyentuh kebutuhan warga secara langsung.
Program tersebut meliputi pembangunan jalan dan drainase, penanganan banjir, peningkatan kualitas permukiman, layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga program perlindungan sosial.
