Wakil Ketua MPR RI Edy Soeparno mengatakan masukan dari pemerintah daerah diperlukan sebagai bahan inventarisasi persoalan dalam pembahasan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim.
“Kami mengundang Wali Kota Semarang karena Kota Semarang termasuk kota yang paling terdampak,” kata Edy.
Dari Semarang untuk Indonesia
Bagi Agustina, persoalan perubahan iklim pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai lingkungan.
Di balik banjir, rob, kenaikan suhu, maupun persoalan sampah, terdapat kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat yang harus dilindungi.
Karena itu, pengalaman Kota Semarang dalam mengelola sampah sekaligus menghadapi dampak perubahan iklim diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dan masukan dalam penyusunan kebijakan nasional.
“Kota yang tangguh bukan hanya kota yang mampu menghadapi banjir, rob, atau kenaikan suhu, tetapi juga kota yang mampu menjaga lingkungan sekaligus melindungi sumber penghidupan masyarakatnya,” pungkas Agustina.***
