Menurut Sugeng, kebijakan tersebut seharusnya tidak dilakukan karena berpotensi memengaruhi kelancaran pelayanan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan pengerahan armada dalam jumlah besar.
“Kami mengapresiasi keberhasilan Dinas Damkar dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga tren kejadian kebakaran di Kota Semarang terus menurun. Namun, alokasi BBM kendaraan tetap harus dijaga karena berkaitan langsung dengan layanan yang vital,” ujar Sugeng.
Meski demikian, Sugeng menilai kondisi tersebut masih dapat diatasi melalui mekanisme pergeseran anggaran secara internal.
Hingga 22 Juli 2026, realisasi anggaran pemeliharaan kendaraan operasional roda enam baru mencapai Rp568,79 juta atau sekitar 46,40 persen dari total anggaran Rp1,22 miliar.
Artinya, masih tersedia lebih dari separuh anggaran yang dapat dimanfaatkan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan BBM armada.
