Upaya tersebut perlu diwujudkan melalui pengawasan peredaran produk, pengendalian pemasaran, perlindungan kelompok rentan, serta edukasi publik secara berkelanjutan.
Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua Umum Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, yang menilai fatwa MUI perlu menjadi momentum bagi pemerintah untuk menghadirkan regulasi yang memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari risiko rokok elektrik.
Menurut Tulus, implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan juga perlu diperkuat agar perlindungan kesehatan masyarakat tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi diwujudkan melalui pengawasan dan pelaksanaan kebijakan secara konsisten.
Ferry menambahkan, pemerintah perlu memastikan keselarasan kebijakan antarlembaga. Pengawasan produk, perizinan, distribusi, hingga penyampaian informasi kepada konsumen harus berjalan secara terintegrasi.












