“Fatwa keagamaan tentu memiliki ruang dan otoritasnya sendiri. Sementara itu, pemerintah memiliki tanggung jawab menerjemahkan kepentingan perlindungan masyarakat ke dalam kebijakan yang tepat, terukur, dan dapat dilaksanakan. Keduanya tidak perlu dipertentangkan, justru bisa saling menguatkan dalam menjaga kemaslahatan masyarakat,” paparnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan pembatasan harus memiliki dasar hukum yang jelas, disertai pengawasan efektif dan komunikasi publik yang baik. Hal tersebut penting agar kebijakan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat maupun pelaku usaha.
Dalam momentum Hari Kesehatan Nasional, Ferry mengajak masyarakat lebih bijak menentukan pilihan konsumsi dan tidak mudah terpengaruh tren maupun promosi produk.
Menurutnya, keluarga, lingkungan pendidikan, dan komunitas juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kesehatan, khususnya di kalangan generasi muda.












