“Kita mengimbau seluruh muktamirin, khususnya dari Jawa Tengah, untuk berpegang teguh pada irsyadat atau petunjuk-petunjuk para masyayikh,” ujar Muzamil.
Minta Presiden Cegah Intervensi Aparatur Negara
Salah satu perhatian utama dalam deklarasi tersebut adalah potensi keterlibatan aparatur negara dalam proses Muktamar NU.
Dalam poin keenam deklarasi, PWNU Jawa Tengah meminta Presiden selaku kepala pemerintahan untuk mengingatkan sekaligus melarang aparatur negara melakukan tekanan, intervensi, dan pengondisian dalam Muktamar NU, baik atas nama Istana, Presiden maupun pemerintah.
Muzamil menilai hubungan antara pemerintah dan ulama semestinya dibangun dengan prinsip saling menghormati serta menjaga batas peran masing-masing.
“Sesama komponen bangsa harus saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang ada di masyarakat kita,” katanya.
Menurutnya, NU sebagai jam’iyyah ulama harus tetap ditempatkan dalam ranah keulamaan.
