Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai mengatakan bahwa Kampung REDAM dihadirkan sebagai salah satu upaya meredam potensi konflik sosial sekaligus memperkuat integrasi bangsa dari lingkungan masyarakat paling bawah.
Menurutnya, program tersebut dibangun dengan pendekatan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.
Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap di berbagai daerah di Indonesia dan ditargetkan berjalan secara penuh dengan landasan Peraturan Presiden.
“Oleh karena itulah sumber-sumber perpecahan di kampung, di desa, di rumah, di tetangga, kita rem sekarang dengan menghadirkan Kampung Redaman, Rekonsiliasi dan Perdamaian,” ungkap Natalius.
Bagi Agustina, penetapan tiga kelurahan sebagai pilot project tidak berhenti pada seremoni. Ia berharap nilai-nilai rekonsiliasi, perdamaian, penghormatan terhadap HAM, serta rasa keadilan benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
