Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah dan PKK harus dibangun melalui semangat kolaborasi dengan tetap menghormati independensi organisasi serta pembagian peran masing-masing.
“PKK adalah sebuah lembaga mitra. Pemerintah itu memiliki mitra, banyak mitranya. Salah satunya adalah PKK. Dia berdiri bebas, merdeka. Dibentuk mulai dari pusat sendiri sampai dengan tingkat RT. Tidak ada paksaan. Lembaga partisipatif,” jelas Agustina.
Ia menilai, karakter PKK sebagai organisasi partisipatif harus tetap dijaga. Setiap warga perlu diberikan kebebasan untuk terlibat dalam kegiatan organisasi sesuai dengan kondisi, waktu, dan kemampuan masing-masing.
Agustina memahami bahwa tidak semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk aktif dalam kegiatan PKK. Kesibukan pekerjaan, pendidikan, maupun tanggung jawab keluarga menjadi sejumlah faktor yang dapat memengaruhi keterlibatan seseorang.
