“Kalau ada warga masyarakat yang tidak mau terlibat di dalam urusan PKK, bukan karena dia menolak eksistensi PKK. Bukan. Tetapi mungkin tidak ada waktunya,” ungkapnya.
Karena itu, Agustina mengingatkan agar partisipasi masyarakat tidak dibangun melalui tekanan atau kewajiban yang bersifat memaksa.
Sebaliknya, keterlibatan warga harus tumbuh dari kesadaran, kemauan, serta kesempatan untuk memberikan kontribusi sesuai kapasitas masing-masing.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kejelasan pembagian peran antara pemerintah dan organisasi mitra. Pemerintah memiliki fungsi dalam penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan publik, sedangkan organisasi masyarakat mempunyai ruang untuk menjalankan peran pemberdayaan berdasarkan karakter serta kemandiriannya.
Dengan pembagian peran yang proporsional, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih efektif tanpa mengaburkan fungsi maupun kewenangan masing-masing pihak.
