Melalui forum tersebut, Agustina mengajak mahasiswa, khususnya calon legislator, untuk memahami bahwa kebijakan publik yang inklusif tidak sekadar membuka ruang partisipasi masyarakat.
Lebih dari itu, kebijakan harus mampu menghargai keberagaman kondisi warga, kebebasan berorganisasi, serta kemandirian kelompok masyarakat.
Prinsip tersebut dinilai penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan.***
