Di sisi lain, Sriyana menilai infrastruktur pengendali banjir yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang pada dasarnya sudah cukup baik.
Namun, efektivitas sistem drainase masih terkendala oleh persoalan sampah, bangunan liar yang mempersempit aliran sungai, serta keterbatasan anggaran untuk operasional dan pemeliharaan pompa drainase.
Menurutnya, penanganan tata air perkotaan tidak dapat dilakukan secara parsial dan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui pendekatan kolaboratif yang disebut sebagai Octa Helix.
“Penanganan sistem tata air modern tidak bisa lagi menggunakan pola lama atau dibebankan kepada satu instansi saja. Mulai dari pemerintah pusat melalui BBWS, pemerintah daerah, akademisi, TNI-Polri, masyarakat, unsur politik hingga media harus bergerak bersama,” katanya.
Sriyana juga mendorong penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat RT dan RW dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
