Pendampingan hukum melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) juga disiapkan untuk memastikan pemanfaatan material tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum maupun potensi kerugian negara.
Sebagai tindak lanjut, tim gabungan akan melakukan site visit ke lokasi yang dipersiapkan sebagai pilot project di Kendal.
Hasil peninjauan lapangan tersebut nantinya akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi kepada Badan Pengelola Sentra Pembangunan (BOPPJ).
Bagi Kendal, tantangan pesisir kini tidak lagi sekadar persoalan bagaimana menahan air laut agar tidak masuk ke daratan.
Di tengah ekspansi kawasan industri, pengamanan pesisir dan ketersediaan air bersih menjadi dua kebutuhan yang saling berkaitan.
Menjaga keduanya berarti bukan hanya melindungi masyarakat dari ancaman rob dan penurunan muka tanah, tetapi juga memastikan roda industri dapat terus bergerak dan investasi di Kendal memiliki fondasi yang berkelanjutan.***
