Kementerian Dalam Negeri menilai capaian tersebut didukung oleh berbagai inovasi yang dijalankan Pemerintah Kota Semarang, mulai dari digitalisasi pelayanan perpajakan, optimalisasi pendapatan daerah, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), modernisasi pelayanan publik, hingga integrasi data pendapatan yang memperkuat tata kelola pemerintahan.
Bagi Pemerintah Kota Semarang, pengakuan sebagai kota “Transformer” nasional bukan menjadi tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus menghadirkan pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Agustina menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pendapatan asli daerah, mempercepat digitalisasi sistem retribusi, mengoptimalkan aset daerah, menciptakan iklim investasi yang semakin kompetitif, serta memperkuat pengambilan kebijakan berbasis data secara real-time.
