Selain itu, tim investigasi juga menemukan dugaan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur di SPPG Karang Turi.
Dari 19 SOP yang seharusnya diterapkan dalam penyelenggaraan layanan MBG, hanya tiga SOP yang dinilai telah dijalankan.
“Hasil investigasi lengkap nantinya akan diserahkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bahan evaluasi,” ujar Abdul Hakam.
Hingga kini, Badan Gizi Nasional masih menunggu laporan resmi hasil investigasi dari Pemerintah Kota Semarang untuk menentukan langkah lebih lanjut terhadap operasional SPPG Karang Turi maupun evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Semarang.***
