Dalam paparannya, Sigit menjelaskan bahwa persoalan PMI memiliki kompleksitas tersendiri sehingga penanganannya tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah.
Diperlukan kolaborasi berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, untuk memperluas edukasi dan memberikan pendampingan kepada masyarakat.
“Masalah PMI ini kompleks. Penanganannya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujar Sigit.
Menurut dia, tingginya mobilitas warga negara Indonesia (WNI) di wilayah kerja KJRI Johor Bahru menjadi salah satu tantangan dalam memberikan perlindungan.
Selain itu, masih terdapat pekerja migran yang menghadapi persoalan terkait prosedur keberangkatan dan perizinan kerja.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Sigit mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai migrasi yang aman.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah memasukkan materi migrasi aman ke dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa USM.
