Dalam tangkapan layar percakapan yang beredar, pelaku diketahui menghubungi sejumlah tokoh masyarakat dengan alasan membutuhkan dana cepat untuk menyelesaikan urusan administrasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pelaku juga menjanjikan pengembalian uang pinjaman dalam waktu dekat.
Menanggapi hal itu, Agustina menegaskan seluruh urusan administrasi maupun program kerja antara Pemerintah Kota Semarang dan kementerian selalu dilakukan melalui mekanisme resmi anggaran negara.
Menurutnya, sistem birokrasi pemerintahan tidak mengenal praktik peminjaman uang pribadi kepada pihak luar.
“Pemerintah kota memiliki prosedur penganggaran yang legal dan terbuka, sehingga alasan pinjam uang untuk urusan Kemendagri itu jelas tidak masuk akal. Saya mengimbau warga untuk langsung memblokir nomor tersebut apabila menerima pesan dengan narasi serupa,” tegasnya.
