Menurut Harry, kepastian tata ruang menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tanpa mengesampingkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
“Sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, dan akademisi PWK USM ini sangat krusial untuk menjabarkan arahan rencana tata ruang wilayah ke tingkat operasional yang lebih detail, komprehensif, serta berwawasan lingkungan,” ujarnya.
FGD tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kudus, jajaran pemerintah desa setempat, hingga pelaku ekonomi strategis daerah.
Sejumlah perwakilan sektor industri, termasuk manajemen PT Djarum dan PT Sukun, turut hadir dalam forum tersebut. Keterlibatan pihak swasta dinilai penting untuk menghimpun aspirasi terkait perkembangan kawasan produksi, kebutuhan pemanfaatan ruang, serta dampaknya terhadap lingkungan sekitar.
