“Penetapan delineasi ini bukan sekadar garis batas administrasi atau teknis, melainkan pijakan dasar untuk memetakan potensi, masalah, serta daya dukung lingkungan secara akurat. Masukan dari OPD, pemerintah desa, hingga pelaku usaha akan memperkaya kedalaman materi teknis RDTR Gebog agar inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Diskusi yang dipandu tim ahli PWK USM tersebut berlangsung interaktif dan konstruktif. Para peserta menyampaikan berbagai masukan terkait tata guna lahan, kebutuhan sarana dan prasarana, perkembangan kawasan industri dan permukiman, hingga perlindungan fungsi kawasan lingkungan hidup.
Berbagai pandangan tersebut menjadi bahan penting dalam menyempurnakan substansi dokumen perencanaan agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah Gebog.
Melalui pelaksanaan FGD 1 dan Konsultasi Publik 1 KLHS ini, penyusunan dokumen teknis dan Ranperkada RDTR WP Gebog diharapkan menghasilkan pedoman penataan ruang yang komprehensif, responsif terhadap perkembangan investasi, serta mampu mengarahkan pembangunan Kabupaten Kudus secara terencana dan berkelanjutan.
