SEMARANG, (Repronews.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memberikan klarifikasi terkait isu dugaan kebocoran retribusi persampahan yang disebut mencapai Rp20 miliar dan sempat beredar di publik.
Kepala DLH Kota Semarang, Glory Nasarani, menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan kejadian lama yang terjadi pada masa sistem pembayaran retribusi masih dilakukan secara tunai.
Ia menjelaskan, saat itu mekanisme penerimaan masih bersifat manual sehingga membuka potensi tidak optimalnya aliran dana masuk ke Kas Daerah.
Namun kondisi tersebut kini telah diperbaiki secara menyeluruh oleh Pemerintah Kota Semarang.
“Yang perlu dipahami masyarakat, kebocoran itu terjadi pada sistem lama ketika pembayaran masih tunai. Sekarang sistemnya sudah non tunai,” ujar Glory, belum lama ini.
Menurutnya, transformasi sistem pembayaran retribusi sampah saat ini sudah berbasis digital atau cashless.
