“Melalui kebijakan ini, anak-anak yang tinggal di Kota Semarang, termasuk dari keluarga perantau yang belum mengubah administrasi kependudukannya, tetap memiliki kesempatan mengikuti SPMB sejak awal melalui jalur domisili dengan melampirkan surat keterangan domisili,” ujarnya, Senin, 8 Juni 2026.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut juga bertujuan mengurangi ketimpangan jumlah peserta didik antar sekolah, terutama pada jenjang Sekolah Dasar Negeri.
Selama ini, sejumlah sekolah mengalami kelebihan pendaftar, sementara sekolah lain justru kekurangan murid.
Dengan penerapan skema baru, distribusi peserta didik diharapkan menjadi lebih merata sehingga seluruh sekolah dapat memaksimalkan daya tampung yang tersedia.
Selain membuka akses bagi warga pendatang, Pemkot Semarang juga memperkuat jalur afirmasi dengan memasukkan sekolah swasta gratis ke dalam sistem SPMB online.
