“Tindakan merekam seseorang tanpa izin, lalu menjadikannya sebagai konten di media sosial demi popularitas atau kepentingan komersial, bukan hanya tidak beretika, tetapi juga dapat melanggar hukum,” tegas Habiburokhman.
Ia juga mengingatkan bahwa ruang publik harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat, termasuk pekerja profesional yang sedang menjalankan pekerjaannya.
“Ruang publik harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap orang, termasuk para pekerja yang sedang menjalankan tugasnya secara profesional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua Komisi III DPR RI mendorong korban maupun pihak manajemen penyelenggara untuk tidak ragu menempuh jalur hukum apabila merasa dirugikan akibat peristiwa tersebut.
“Korban memiliki hak untuk menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya juga mendorong korban maupun pihak manajemen untuk segera melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum agar dapat diproses secara profesional dan akuntabel,” kata Habiburokhman.
