Karena itu, ia meminta masyarakat maupun mitra kerja tidak ragu dalam menjalin kerja sama dengan manajemen yang ada.
“Masyarakat tidak perlu khawatir karena manajemen PDAM saat ini memiliki legal standing yang kuat untuk menjalankan tata kelola perusahaan. Sengketa hukum ini tidak memengaruhi pelayanan publik dan seluruh operasional tetap berjalan normal,” katanya.
Pemkot Semarang juga memastikan proses pelayanan di lapangan tetap berlangsung tanpa hambatan.
Manajemen PDAM disebut terus melakukan percepatan peningkatan layanan sebagai bagian dari upaya perbaikan jangka panjang sektor air bersih di Kota Semarang.
Selain mengikuti seluruh tahapan hukum yang berjalan, pemerintah daerah juga akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja internal perusahaan daerah tersebut.
Agustina berharap masyarakat memandang persoalan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD) yang lebih transparan dan akuntabel.
