SEMARANG, (repronews.id) – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan pentingnya menghormati kemandirian organisasi masyarakat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang inklusif.
Salah satunya melalui kemitraan dengan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang tumbuh dari partisipasi masyarakat dan memiliki ruang gerak secara mandiri.
Penegasan tersebut disampaikan Agustina saat menjadi narasumber dalam kegiatan Training Legislatif Dasar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) 2026 di Aula Gedung Prof. Purwahid Patrik, S.H., Minggu (1/11/2026).
Di hadapan ratusan mahasiswa, Agustina membahas penerapan prinsip inklusivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perumusan kebijakan publik.
Menurut Agustina, PKK merupakan salah satu organisasi mitra pemerintah yang terbentuk dari inisiatif dan partisipasi masyarakat.
