“Sebenarnya pelaporannya sama. Yang penting ada undangan rapat warga, daftar absensi, hasil rapat, dan foto kegiatan. Itu yang menjadi dasar ketika ada pemeriksaan,” katanya.
Eko menjelaskan, aturan baru memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada RT untuk menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing.
Kegiatan yang dapat didanai antara lain pelatihan keterampilan warga, pengembangan usaha mikro, kegiatan olahraga, kesenian, hingga penguatan ketahanan pangan keluarga.
“Kalau dulu lebih mengunci pada kegiatan tertentu. Sekarang lebih luas. Misalnya ada pelatihan keterampilan warga, instruktur atau pelatihnya boleh diberikan honor,” jelasnya.
Pemkot Semarang juga mendorong pemanfaatan dana BOP untuk mendukung program lingkungan hidup dan ketahanan pangan.
Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain pembuatan tempat sampah dari botol plastik, pengolahan kompos, urban farming, serta program lain yang dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat.
