Sigit menjelaskan bahwa tingginya mobilitas WNI di wilayah kerja KJRI Johor Bahru, ditambah masih adanya pekerja yang menghadapi persoalan perizinan, menjadi tantangan dalam pelaksanaan perlindungan WNI.
Karena itu, ia berharap kolaborasi dengan USM dapat menghasilkan gagasan dan solusi yang aplikatif untuk membantu menangani berbagai persoalan tersebut. Ia juga menekankan bahwa perlindungan PMI membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Melalui perpanjangan perjanjian kerja sama dan penyelenggaraan kuliah umum ini, USM dan KJRI Johor Bahru diharapkan dapat memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus merealisasikan program-program kolaboratif yang berkelanjutan.
Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pemahaman masyarakat tentang migrasi aman, perlindungan WNI di luar negeri, serta kesejahteraan pekerja migran Indonesia.***(bgy)
