Sejumlah dosen yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut berlaku tanpa membedakan sumber pembiayaan studi.
Baik dosen yang menempuh pendidikan dengan biaya mandiri, penerima beasiswa eksternal, maupun yang mendapatkan dukungan terbatas dari kampus, seluruhnya disebut diminta tunduk pada ketentuan yang sama.
“Kami tidak menolak adanya komitmen atau ikatan dinas. Namun ketika bantuan yang diberikan relatif kecil, sementara konsekuensi yang dibebankan sampai menyentuh pengembalian gaji, bahkan yang belum diterima, ini menjadi tidak seimbang dan menimbulkan pertanyaan dari sisi keadilan,” ujar salah satu dosen yang saat ini sedang menempuh studi lanjut, belum lama ini.
Dosen lain dari fakultas kependidikan juga menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, penyamarataan kebijakan tanpa mempertimbangkan sumber pembiayaan studi dan kondisi individual dosen dinilai tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas.
