Beberapa dosen bahkan mengaku telah menandatangani dokumen tersebut, meski dengan rasa keberatan.
Mereka menyebut keputusan tersebut diambil karena tekanan situasional dan kekhawatiran terhadap implikasi administratif di lingkungan kerja.
Dalam prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance), kebijakan idealnya menjunjung tinggi asas keadilan, transparansi, dan proporsionalitas.
Namun, sejumlah dosen menilai bahwa implementasi kebijakan pakta integritas ini lebih menonjolkan aspek kontrol administratif dibandingkan pendekatan pembinaan akademik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kampus belum memberikan keterangan resmi terkait substansi kebijakan maupun tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh para dosen tersebut.
Sementara itu, para dosen berharap adanya ruang dialog yang lebih terbuka agar kebijakan yang menyangkut pengembangan karier akademik dapat dirumuskan secara lebih adil dan seimbang.
