“Program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah, tetapi dalam faktanya yayasan yang ditunjuk sebagai Mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG,” ungkap penyidik dalam paparan kasus.
Penyidik juga menduga terdapat pengaturan dalam proses verifikasi pada Portal Mitra BGN sehingga yayasan tertentu tetap memperoleh penunjukan sebagai mitra.
“SPPG tersebut tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada Portal Mitra BGN dengan adanya atensi dari Saudara DH dan Saudara SS sehingga yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun,” kata penyidik.
Diduga Intervensi Pengadaan Barang dan Jasa
Selain dugaan penyimpangan penunjukan mitra, penyidik menemukan adanya dugaan intervensi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN.
