“Jika ada warga yang sakit atau membutuhkan dokumen untuk mengaktifkan layanan UHC maupun BPJS, lurah dapat memeriksa langsung melalui SIAK. Jika data kependudukannya valid, maka pelayanan bisa segera diberikan,” jelasnya.
Perlu Sosialisasi dan Komunikasi yang Baik
Selain itu, Yudi menilai sosialisasi regulasi pelayanan kepada pengurus RT dan RW perlu dilakukan secara berkala, terutama bagi pengurus baru.
Pergantian kepengurusan di tingkat lingkungan sering kali menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap aturan pelayanan publik yang berlaku.
Ia juga mengajak masyarakat untuk membangun komunikasi yang baik dengan sesama warga maupun pihak kelurahan guna mencegah munculnya persoalan yang berlarut-larut.
“Apabila suatu permasalahan tidak dapat diselesaikan di tingkat RT atau RW, warga sebaiknya segera berkoordinasi dengan lurah agar bisa mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat,” pungkasnya.***
