Semangat jihad dapat dimaknai sebagai kesungguhan dalam mengabdi dan melayani masyarakat, bukan sebagai sarana untuk memperebutkan kekuasaan.
Tepo seliro mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan dan batas kewenangan, sedangkan tulung tinulung menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat.
Apabila nilai-nilai tersebut diterapkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah diharapkan tidak melahirkan kekuasaan yang sewenang-wenang.
Sebaliknya, otonomi daerah harus mampu menghasilkan pemimpin yang amanah, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pesantren perlu membangun kemitraan yang sehat, dengan tetap menghormati batas kewenangan masing-masing.
Pemerintah menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan hukum, sedangkan pesantren berkontribusi melalui pendidikan, dakwah, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan moral sosial.
