Dalam konteks tersebut, pesantren semestinya tidak hanya dipandang sebagai penerima bantuan pemerintah.
Lebih dari itu, pesantren merupakan mitra strategis dalam membangun kesadaran hukum, menjaga kerukunan, serta memperkuat moralitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.
Otonomi daerah yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai kewenangannya harus tetap berjalan seiring dengan nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal.
Di sinilah nilai-nilai kearifan lokal Jawa, khususnya tepo seliro dan tulung tinulung, menemukan relevansinya.
Tepo Seliro sebagai Etika Pembentukan Peraturan Daerah
Tepo seliro merupakan nilai yang mengajarkan toleransi, empati, dan kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain sebelum mengambil tindakan.
Dalam konteks pemerintahan daerah, nilai ini dapat menjadi landasan etis dalam merumuskan kebijakan yang memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masyarakat.
