Dukungan pemerintah daerah dapat diwujudkan melalui program pendidikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan sarana dan prasarana pesantren sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, penggunaan Dana Desa harus mengacu pada prioritas dan ketentuan pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, dukungan terhadap kegiatan pendidikan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat pesantren perlu direncanakan secara tepat serta memenuhi persyaratan hukum dan administratif.
Dengan demikian, otonomi daerah yang berkeadilan bukan sekadar memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan pembangunan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat, termasuk komunitas pesantren.
Ketiga, dimensi sosiologis.
Pesantren mengajarkan nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat atau living law.
