Namun, dalam sidang putusan pada Rabu (21/10/2026), majelis hakim menyatakan Sudewo terbukti bersalah berdasarkan dakwaan yang disebutkan dalam amar putusan.
Perbedaan antara bantahan terdakwa dan kesimpulan majelis hakim menjadi bagian penting dalam perjalanan perkara ini. Pengadilan menilai perkara berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, serta fakta dan argumentasi yang terungkap selama persidangan.
Menanti Kepastian Hukum atas Putusan
Vonis 8 tahun 6 bulan penjara terhadap Sudewo menandai tahap penting dalam penanganan perkara korupsi yang berkaitan dengan pengisian jabatan perangkat desa dan proyek DJKA.
Selain hukuman penjara, denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp3,51 miliar menjadi konsekuensi hukum yang ditetapkan majelis hakim. Pelaksanaan kewajiban tersebut mengikuti ketentuan dalam amar putusan dan mekanisme hukum yang berlaku.
Status putusan, termasuk apakah para pihak mengajukan upaya hukum, perlu dipastikan melalui informasi resmi pengadilan dan KPK. Apabila masih tersedia atau ditempuh upaya hukum, proses perkara dapat berlanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.
